Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008 yang sebelumnya merupakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan.
BPMPD Pelalawan dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
Susunan Organisasi BPMPD Kabupaten Pelalawan terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan
4. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas-tugas pokok dan tugas-tugas umum pembangunan yang mencakup bidang pemerintahan desa/kelurahan, kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat,.

a. Visi dan Misi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut,

TERWUJUDNYA KABUPATEN PELALAWAN YANG MAJU SEJAHTERA, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN YANG UNGGUL DAN INDUSTRI YANG TANGGUH DALAM MASYARAKAT YANG BERADAT, BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA MELAYU TAHUN 2030

Selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan tersebut, Visi Badan Pemberdayaan MAsyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan adalah:

“MENJADI FASILITATOR DAN PENGGERAK PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA YANG PROFESIONAL MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA”

Pelalawan Redtaperiau.com – Kalau tidak ada aral melintang, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, segera meresmikan kantor desa se-Pelalawan tanggal 12 Februari mendatang . Pembanguan kantor tersebut,  dianggakan tahun 2012 silam melalui kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

” Peresmiannya nanti akan di hadiri oleh Bupati Pelalawan H.M. Harris, “ sebut Kepala BPMPD Kabupaten Pelalawan Drs. Zamur, DAS kepada WWW.Redtaperiau.com

Zamur menjelaskan, dalam kegiatan ini akan dipusatkan di Desa Teluk dan Desa Serapung,  Kecamatan Kuala Kampar, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Dan juga bersempena menyambut menuju Pelalawan sehat,” tuturnya.

Pihaknya, kata Zarmur, mempersiapkan segala fasilitas yang diperlukan menyambut acara peresmian tersebut.

“Menjelang hari H yakni tanggal 11 Februari, kami telah menyediakan transportasi untuk mempermudah rombongan agar  sampai ketujuan, ” imbuhnya.

Zamur menambahkan, pelaksanaan  kegiatan pembangunan kantor di pedesaan saat ini sudah teralisasi dari 112 desa 6 kelurahan sudah mencapai 85% sedangkan 15% dari 112 Desa, dan 6 Kelurahan yang ada se-Pelalawan. Kemudian, lanjut  Zamur,  proses berkelanjutan pembangunan kantor secara bertahap akan di lakukan setiap tahun, yang turut serta melakukan perehaban terhadap kantor  yang mengalami kerusakan.

“Yang kita harapkan, dengan adanya kantor desa di Kabupaten Pelalawan, dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menigkatkan sektor pelayanan. Sesuai kapasitas yang ada. Dank kegiatan Pelalawan Sehat, merupakan kegiatan rutin tahunan. Yang dimulai di kecamatan Kuala Kampar.” Tandasnya. (Diri. Halawa).***

Menteri kodinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono langsung mencoba alat pemipil jagung milik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pelalawan, yang dipajang diteras gedung daerah Mangku Diraja, Minggu (22/4/12). Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ini, mengoperasikan mesin yang diciptakan oleh kelompok pemberdayaan masyarakat ini dan berhasil memipil satu jagung.

Praktek langsung itu, dilakukan Agung Laksono ketika melihat seluruh pajangan hasil karya milik masyarakat, setelah mengikuti acara penyerahan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) dari pemerintah pusat kepada pemkab Pelalawan. Setelah mengelilingin semua stan dan semnpat mencicipi masakan dari beberapa kelompok desa, Menko Agung yang didamping Bupati Harris, menuju Rumah Dinas untuk bersatap siang.

Sebelunya, manbtann ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia itu menyerahkan dana PNPM Mandiri sebesar Rp 6,8 Miliar kepada pemda Pelalawan, untuk digunakan membangun masyarakat dan pedesaan. Program yang disalurkan melalui Kementerian yang dipimpinnnya itu, diyakini dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan, dan mensejahterakan rakyat.

“Penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat dilakukan dengan empat Klaster. Yakni kelompok program penanggulangan kemiskinan  berbasis pemeberdayaan masyarakat, berbasis  pemberdayaan usaha mikro dan kecil, progtram murah untuk rakyat, dan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Harmonisasi dan sinergi antara program dengan anggaran dalam hal ini, dilakukan dengan sharing budget pemerintah pusat dan Pemda,” ujarnya.

Politisi Golkar ini menjelaskan, sering terjadi kesalahan pemahaman dan tafsir oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal ini. Pembangunan daerah melalui program PNPM, dianggarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemda, bukan hanya dari pusat saja ataupun daerah saja. Secara teknisnya, ketika anggaran dari Pemkab kurang untuk membangun, akan ditambahi oleh Kementrian sebesar dari ke kurangan itu. jadi tidak bulat dari Pemda maupun Pemerintah pusat.

Ketika disingung tentang realisasi program Community Social Responsbility (CRS) oleh perusahaan yang di Pelalawan sangat minim, mimik wajah Agung langsung berupa seakan heran. Sesuai data, ada puluhan perusahaan kecil hingga bertaraf internasional di Pelalawan dan sangat miris jika yang menjalankan CSR nya hanya sebagian kecil. Padahal CSR tersebut merupakan program wajib dari perusahaan kepada penduduk sekitar daerah operasinya.

Menurut Agung Laksono, CSR dari berbagai perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan, ketika kegiatan yang didanai management itu tepat sasaran. Namun kurangnya konsistensi perusahaan secara tidak langsung, tidak mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan infrastruktur yang ada. Sehingga perlu dihimbau dan ditegaskan kembali kepada para investor tersebut, melalui perjanjian ataua bahkan peraturan yang mengikat langsung.

“Memang persoalan CSR ini melanda seluruh daerah, termasuk Pelalawan yang memiliki investor banyak. Untuk mendapatkan garansi dari realisasi program itu dari perusahaan, sebaiknya pemda menghimpunnya dalam satu Peraturan Daerah (Perda0 yang mengatur CSR. Dengan seperti itu perusahaan yang bandel akan dapat diarahkan, tetapi tetap dengan pendekatan bisnis yang baik,” imbuhnya.

Bupati Pelalawan, HM Harris mengakui kurangnya penerapan CSR dari perusahaan yang beroperasi di Pelalawan, meskipun telah dihimbau selalu. Namun, pemkab telah menyusun draf Ranacanagn Peraturan Daerah (Ranperda) CSR dan sedang digodok oleh bagian yang berwenang. Diperkirakan, Perda yang mengikat perusahan itu akan disahkan dalam tahun ini.

Selain itu, Bupati Harris menerangkan dana PMPN yang didapat dari Kementrian ini akan dibagi menjadi dua bagian pembangunann. Sebesar Rp 4,6 miliar untuk pembangunan perangkat dan pemmerinta desa di enam kecamatan dan selebihnya membangun infrastruktur desa di enam kecamatan lainnya. Sehingga pembangunan yang merata semakin dirasakan oleh masyarakat di pedesaan yang minim pembangunan.

“Mudah-mudahan dengan PNPM Mandiri ini, warga yang berada di pelosok atau terisolasi dapat memiliki jalan akses yang baik ke kota. Bagaimanapun, keterbatasan yang dirasakan oleh masyarakat itu bukanlah kesalahan mereka. Itu merupakan tanggung jawab kita terlebih pemerintah daerah,” pungkasnya.**jn

BONO adalah gelombang atau ombak yang terjadi di Muara Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. Ombak Bono Sungai Kampar merupakan suatu fenomena alam akibat adanya pertemuan arus sungai menuju laut dan arus laut yang masuk ke sungai akibat pasang.

Biasanya ombak atau gelombang hanya terjadi di tepi pantai atau laut ataupun danau yang luas akibat perubahan arus air dan angin. Ombak yang berukuran cukup besar banyak dimanfaatkan untuk bermain selancar. Maka, jika melihat orang berselancar di pantai adalah merupakan suatu hal yang sudah biasa. Tetapi melihat orang berselancar di arus sungai adalah suatu hal yang luar biasa.

Bono terbesar biasanya terjadi ketika musim penghujan dimana debit air Sungai Kampar cukup besar yaitu sekitar bulan November dan Desember.