MENKO KESRA Coba Mesin Pipil Jagung Produk BPMPD Pelalawan
Menteri kodinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono langsung mencoba alat pemipil jagung milik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pelalawan, yang dipajang diteras gedung daerah Mangku Diraja, Minggu (22/4/12). Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ini, mengoperasikan mesin yang diciptakan oleh kelompok pemberdayaan masyarakat ini dan berhasil memipil satu jagung.
Praktek langsung itu, dilakukan Agung Laksono ketika melihat seluruh pajangan hasil karya milik masyarakat, setelah mengikuti acara penyerahan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) dari pemerintah pusat kepada pemkab Pelalawan. Setelah mengelilingin semua stan dan semnpat mencicipi masakan dari beberapa kelompok desa, Menko Agung yang didamping Bupati Harris, menuju Rumah Dinas untuk bersatap siang.
Sebelunya, manbtann ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia itu menyerahkan dana PNPM Mandiri sebesar Rp 6,8 Miliar kepada pemda Pelalawan, untuk digunakan membangun masyarakat dan pedesaan. Program yang disalurkan melalui Kementerian yang dipimpinnnya itu, diyakini dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan, dan mensejahterakan rakyat.
“Penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat dilakukan dengan empat Klaster. Yakni kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemeberdayaan masyarakat, berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, progtram murah untuk rakyat, dan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Harmonisasi dan sinergi antara program dengan anggaran dalam hal ini, dilakukan dengan sharing budget pemerintah pusat dan Pemda,” ujarnya.
Politisi Golkar ini menjelaskan, sering terjadi kesalahan pemahaman dan tafsir oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal ini. Pembangunan daerah melalui program PNPM, dianggarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemda, bukan hanya dari pusat saja ataupun daerah saja. Secara teknisnya, ketika anggaran dari Pemkab kurang untuk membangun, akan ditambahi oleh Kementrian sebesar dari ke kurangan itu. jadi tidak bulat dari Pemda maupun Pemerintah pusat.
Ketika disingung tentang realisasi program Community Social Responsbility (CRS) oleh perusahaan yang di Pelalawan sangat minim, mimik wajah Agung langsung berupa seakan heran. Sesuai data, ada puluhan perusahaan kecil hingga bertaraf internasional di Pelalawan dan sangat miris jika yang menjalankan CSR nya hanya sebagian kecil. Padahal CSR tersebut merupakan program wajib dari perusahaan kepada penduduk sekitar daerah operasinya.
Menurut Agung Laksono, CSR dari berbagai perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan, ketika kegiatan yang didanai management itu tepat sasaran. Namun kurangnya konsistensi perusahaan secara tidak langsung, tidak mendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan infrastruktur yang ada. Sehingga perlu dihimbau dan ditegaskan kembali kepada para investor tersebut, melalui perjanjian ataua bahkan peraturan yang mengikat langsung.
“Memang persoalan CSR ini melanda seluruh daerah, termasuk Pelalawan yang memiliki investor banyak. Untuk mendapatkan garansi dari realisasi program itu dari perusahaan, sebaiknya pemda menghimpunnya dalam satu Peraturan Daerah (Perda0 yang mengatur CSR. Dengan seperti itu perusahaan yang bandel akan dapat diarahkan, tetapi tetap dengan pendekatan bisnis yang baik,” imbuhnya.
Bupati Pelalawan, HM Harris mengakui kurangnya penerapan CSR dari perusahaan yang beroperasi di Pelalawan, meskipun telah dihimbau selalu. Namun, pemkab telah menyusun draf Ranacanagn Peraturan Daerah (Ranperda) CSR dan sedang digodok oleh bagian yang berwenang. Diperkirakan, Perda yang mengikat perusahan itu akan disahkan dalam tahun ini.
Selain itu, Bupati Harris menerangkan dana PMPN yang didapat dari Kementrian ini akan dibagi menjadi dua bagian pembangunann. Sebesar Rp 4,6 miliar untuk pembangunan perangkat dan pemmerinta desa di enam kecamatan dan selebihnya membangun infrastruktur desa di enam kecamatan lainnya. Sehingga pembangunan yang merata semakin dirasakan oleh masyarakat di pedesaan yang minim pembangunan.
“Mudah-mudahan dengan PNPM Mandiri ini, warga yang berada di pelosok atau terisolasi dapat memiliki jalan akses yang baik ke kota. Bagaimanapun, keterbatasan yang dirasakan oleh masyarakat itu bukanlah kesalahan mereka. Itu merupakan tanggung jawab kita terlebih pemerintah daerah,” pungkasnya.**jn
0 komentar:
Posting Komentar